SENGKETA BATAS DESA PERSOALAN KLASIK

2개월 전

5t4alt.jpg

Dear Steemians,

Hampir seluruhnya persoalan batas desa di Aceh Utara belum dapat terselesaikan, dari tahun berganti tahun berlarut-larut sampai sekarang belum juga terselesaikan, persoalan batas desa merupakan persoalan klasik yang sering dijadikan ajang politik tingkat pemerintah desa, terutama bagi calon kepala desa.

bf86eh.jpg
Pemerintah Kabupaten masih berupaya terus dengan berbagai alternatif pemecahannya untuk dapat melakukan percepatan penyelesaian batas desa. Misalnya dengan cara melakukan pendekatan
dengan tokoh masyarakat setempat
Dan secara teknis penyelesaian batas desa dengan cara membentuk Tim penetapan dan Penegagasan Batas Desa tingkat desa dan tingkat Kecamatan.

6aklb5.jpg
Sebenarnya penentuan batas desa sangatlah penting dalam pelaksanaan pembangunan desa seperti sekarang ini. Setiap pembangunan yang didanai dengan dana desa harus menjadi asset desa yang terletak dalam wilayah hukum teritorial desa masing-masing.

Harapan Pemerintah Kabupaten kiranya dalam penetapan dan penegasan batas desa dapat di selesaikan dengan musyawarah dan mufakat untuk mendapatkan kesepakatan antar desa yang berselisih pendapat tentang batas desa, sehingga harapan kita bersama penyelesaikan batas desa tidaklah menjadi rumit.

Akar permasalahan tidak terselesaikannya batas desa, setiap desa memiliki kepentingan klasik dan kepentingan politik masing-masing, sehingga manjadi salah satu kendala besar untuk menyelasikan batas desa. Kondisi demikian terjadi di hampir setiap desa, sama-sama bersikeras tidak mau berunding untuk melepaskan
wilayahnya, apa lagi daerah tersebut sangat berpotensial bernilai ekonomis tinggi. Tapi yang perlu diingat bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku batas desa akan ditetapkan oleh Bupati /Wali Kota, setelah menempuh beberapa tahapan yang telah di tetapkan dalam peraturan.
Namun mengingat volume kerja yang sangat tinggi dari pihak Pemerintah Kabupaten, sehingga terkesan Pemerintah lamban dalam menyelesaikan batas desa, karena masih banyak persoalan lain yang harus segera diselesaikan.

Persoalan batas desa hanya masalah administrasi yang tidak menghilangkan hak masyarakat yang
masuk ke wilayah manapun tidak akan hilang haknya.

Adapun foto yang di tampilkan ini adalah foto Bapak Camat dan Muspika Langkahan, Imum Mukim dan Perangkat Desa serta tokoh masyarakat setempat sedang menyelesaikan penetapan dan penegasan batas desa dalam Wilayah Kecamatan Langkahan.


LIMIT DISPUTE VILLAGE CLASSICAL PROBLEM

Dear Steemians,

Almost all village boundary issues in North Aceh have not been resolved, from years of protracted years to the present that have not yet been resolved, the issue of village boundaries is a classic problem that is often used as a political arena at the village government level, especially for prospective village heads.

The Regency Government is still working on various alternative solutions to accelerate the settlement of village boundaries. For example by way of approaching
with local community leaders
And technically the settlement of village boundaries is by forming a Village Boundary and Village Boundary Determination and Affirmation Team.

Actually the determination of village boundaries is very important in implementing village development as it is today. Every development funded by village funds must be a village asset located in the territorial jurisdiction of each village.

It is expected that the Regency Government in determining and asserting village boundaries can be resolved by deliberation and consensus to obtain agreements between villages that disagree over village boundaries, so that our hopes together with resolving village boundaries are not complicated.

The root of the problem is the unresolved village boundaries, each village has its own classical interests and political interests, so that it becomes one of the big obstacles to resolve village boundaries. Such conditions occur in almost every village, both insisting not to negotiate to let go
the region, especially if the area has a high economic potential. But keep in mind that according to the provisions of the legislation in force the village boundary will be determined by the Regent / Mayor, after going through several stages that have been specified in the regulations.
However, given the very high volume of work on the part of the Regency Government, it seems that the Government is slow in resolving village boundaries, because there are still many other issues that must be resolved immediately.

The issue of village boundaries is only an administrative problem that does not eliminate the community's rights
entry into any territory will not lose its rights.

The photos shown here are photos of the District Head and Muspika Langkahan, Imum Mukim and Village Officials as well as local community leaders completing the determination and affirmation of village boundaries within the Langkahan Sub-District Area.

By: @almazzhr

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work!
Dear reader, Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.me/esteem

Congratulations @almazzhr! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 1250 upvotes. Your next target is to reach 1500 upvotes.
You made more than 200 comments. Your next target is to reach 300 comments.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!